TULISAN 4 PEREKONOMIAN INDONESIA

JUDUL : PERMASALAHAN PENGGUNAAN SUBSIDI BBM

PENDAHULUAN

Apa yang dimaksud dengan bahan bakar? Bahan bakar adalah segala materi yang bisa diubah menjadi suatu energy. Bahanbakar ini dibedakan menjadi tiga menurut wujudnya, yakni cair, padat dan gas.

Jenis – jenis Bahan bakar:

Bahan bakar cair (BBM)

          Minyak (petroleum) berasal dari kata-kata: Petro = rock (batu) dan leaum = oil (minyak)Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran molekul carbon dan hydrogen yang disebutdengan hydrocarbons. Minyak dan gas terbentuk dari siklus alami yang dimulai dari sedimentasisisa-sisa tumbuhan dan binatang yang terperangkap selama jutaan tahun. Pada umumnya terjadi jauh dibawah dasar lautan. Material-material organik tersebut berubah menjadi minyak dan gasakibat efek combinasi temperatur dan tekanan di dalam kerak bumi. Kumpulan dari minyak dangas tersebut membentuk reservoir-reservoir minyak dan gas.

          BBM terdiri dari berbagai jenis hydrocarbons yang berasal dari minyak bumi, dan seringpula terdiri dari campuran-campuran lain. Sifat mudah menguap di dalam mesin menentukan jenis hydrocarbons dan campuran yang digunakan pada BBM. Sifat mudah menguap tersebutdisebut dengan volatility. Karena minyak bumi mentah mempunyai kadar volatility yang lebihrendah dan tinggi dari BBM, maka BBM harus dipisahkan dari minyak bumi mentah melaluiproses destilasi, namun karena dengan proses tersebut jumlah BBM yang diperoleh sangatsedikit maka minyakk bumi mentah harus melalui proses penyulingan yang lebih komplek. Penyulingan minyak bumi mentah tersebut akan mengubah kadar volatility hydrocarbons yanglebih rendah atau lebih tinggi dari BBM menjadi sama dengan BBM. BBM yang dihasilkanmerupakan campuran dari hydrocarbon-hydrocarbon dengan kadar volatility yg sama.

          Komposisi dan sifat dari BBM ditentukan dari jenis dan kandungan minyak bumi mentahasalnya, metode penyulingan yang digunakan dan tergantung dari sifat zat-zat campuran yangditambahkan untuk meningkatkan mutu BBM. Minyak bumi terdiri dari bermacam-macam jenis hidrokarbon, namun hanya beberapa jenis yangdominan antara lain :

·                Jenis Paraflin (CnH2n+2)

mempunyai sifat sangat stabil, reaksi dengan gas chloor, banyak terdapat hampir pada semua jenis minyak bumi. Paraffin wax (lilin) adalah rangkaianyang lurus dan bercabang.

·                Jenis Olefin atau jenis Ethylene (CnH2n)

terdiri dari senyawa tidak jenuh, mudah bereaksidengan gas chloor, asam chlorida dan asam sulfat. Olefin yang titik didihnya rendah tidak terdapat dalam minyak bumi tetapi biasanya terdapat pada minyak hasil perengkahan(cracking).

·                Jenis Naphthene (CnH2n)

meskipun mempunyai tipe sama dengan Olefin, namunmemiliki sifat yang berbeda. Naphthene memiliki senyawa cincin (cyclic compounds)yang jenuh, sedangkan Olefin senyawa lurus yang antara karbonnya ada senyawa tak  jenuh.

 ISI

        Permasalahan pemerintah yang belum teratasi di indonesia adalah mengenai pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi  akan membuat dampak sosial ekonomi yang luas di masyarakat, yaitu tentang siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan BBM subsidi. Pembatasan BBM ini nantinya akan menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat tentang siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini. Nantinya akan ada orang yang menganggap dirinya berhak memperoleh BBM bersubsidi sementara orang lain menganggapnya tidak pantas. Tentu bisa menimbulkan kerusuhan di lokasi SPBU.

        Pengamat migas bernama bapak komaidi notonegoro menyatakan bahwa opsi pembatasan BBM bersubsidi yang ditawarkan pemerintah akan akan membawa dampak terjadinya kelangkaan BBM, terutama jika infrastruktur tidak siap. Masyarakat akan banyak mengantri di pom bensin. Kebijakan seperti itu tidak tepat dan akan meciptakan distorsi yang besar serta akan sulit dilakukan pengawasannya. Pemerintah perlu mengkaji kembali opsi tersebut dan akan lebih baik memberlakukan kenaikan harga BBM, karena memang setiap kebijakan baru tentu akan mendatangkan konsekuensi logis dan melakukan pembatasan akan membutuhkan pengembangan infrastruktur yang lanjut. Menurut saya, ketimbang menambah pekerjaan, lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan pekerjaan negara yang belum selesai. Isu kenaikan (harga) BBM ini sebenarnya sudah mulai dari awal tahun 2011 sampai tahun 2012, tapi sampai sekarang kita belum mendapat kebijakan yang jelas dari pemerintah. Saya juga mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan pemerintah sehingga memunculkan isu pembatasan setelah sekian lama berkutat pada opsi kenaikan BBM bersubsidi. Tetapi langkah menaikkan harga (BBM) merupakan langkah yang paling rasional untuk menyelamatkan APBN yang sudah menelan subsidi BBM hingga Rp300 trilun.

        Menteri Koordinator Perekonomian bapak Hatta Rajasa berjanji upaya pengendalian BBM subsidi tidak akan membuat dampak sosial ekonomi yang luas. Kita akan upayakan juga agar distorsi yang besar tapi juga tetap menjaga inflasi terkendali yang paling penting adalah semuanya itu tidak menimbulkan dampak kepada kemiskinan yang berlebihan.

        Terkait dengan pengendalian subsidi BBM, bapak Hatta melanjutkan bahwa akan mengkaji semua opsi seperti menaikkan harga, adanya RON 90. Namun, pengendalian opsi tersebut harus melalui Sistem Information Technology (IT).  Jika tidak menggunakan sistem IT, maka upaya pengendalian BBM tidak akan efektif. Opsi tersebut harus kita kaji. Presiden sudah perintahkan bahwa kita harus dalami hal ini dalam satu minggu untuk kita laporkan. Jangan menutup opsi apapun. Kita akan hitung plus minusnya bagi perekonomian dan rakyat Indonesia. Sebelumnya, bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta 4 menteri untuk segera merumuskan policy pengendalian subsidi Bahan Bakar minyak (BBM). Empat menteri tersebut yakni Menteri Koordinasi Perekonomian bapak Hatta Rajasa,bapak  ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) chairul Tanjung, bapak menteri ESDM Jero Wacik dan bapak Menteri Keuangan Agus Marto.

        Bapak  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta empat menteri untuk segera merumuskan kebijakan pengendalian subsidi Bahan Bakar minyak (BBM). Menurut bapak hatta Dalam satu minggu ini seluruh masukan tadi (yang disampaikan KEN dan sidang kabinet) kita rumuskan dan kita sampaikan kepada Presiden untuk menjadi policy dasar kita agar subsidi BBM lebih banyak tersalurkan untuk program pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Saat ini, pemerintah harus juga mengendalikan twins defisit baik defisit dari segi penerimaan yang berkaitan dengan fiskal, maupun pada sisi pengeluaran yang membengkak. Adapun, subsidi impor migas yang meningkat dan tertekannya eraca perdagangan akibat turunnya harga komoditas pangan. Sangat diperlukan upaya-upaya yang konkret. Sekarang bagaimana upaya kita untuk mengurangi subsidi dan dengan tetap mengacu kepada satu policy yang paling memberikan dampak yang paling kecil kepada aspek sosial dan ekonomi makro masyarakat, terutama masyarakat miskin yang harus kita berikan perlindungan. Bapak Hatta menyatakan bahwa telah melakukan berbagai macam contoh dalam upaya mengurangi subsidi BBM yang diperkirakan akan membengkak. Selain itu, Hatta menyebut, di 2012 Indonesia memproduksi 1,1 juta mobil dan sembilan juta kendaraan bermotor roda dua yang hampir dipastikan semua menggunakan BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, apabila tidak ada respon apapun terhadap kecenderungan meningkatnya penggunaan BBM subsidi ini dan meningkatnya diparitas antara harga PSO dan harga perkonomiannya, laju dari penggunaan kuota BBM selalu akan melampaui dari yang ditetapkan.

        Selain persoalan infrastruktur, tidak meratanya pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di daerah-daerah menyebabkan tingginya biaya logistik. Karenanya, penyamarataan BBM untuk kendaraan akan meminimalisir biaya logistik. biaya logistik saat ini adalah 27 persen dari biaya produksi. Namun , tidak semua kendaraan mendapatkan BBM bersubsidi yang merata. Tidak semua yang yang di darat mendapatkan BBM bersubsidi. Bahkan, sebagian mereka membeli BBM bersubsidi di pengecer pinggir jalan. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak dapat meratakan BBM bersubsidi untuk para pelaku logistik, akan lebih baik jika BBM bersubsidi untuk mobil dihapuskan.

        Dengan penghapusannya BBM bersubsidi tersebut, merupakan salah satu cara menurunkan biaya logistik yang tinggi, karena lebih mudah bersaing. Kalau biaya logistik tinggi, pasti akan menimbulkan harga jual yang tidak efisien, belum lagi terjadi kerusakan barang di jalan.

        Lalu bapak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pembatasan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diwacanakan dilakukan dengan membatasi konsumsi per hari sebesar 30 liter per kendaraan.Teknisnya tentu kalau maksimum per hari berapa liter. Misalnya mobil, per hari (dibatasi) maksimal 30 liter sesuai jenis mobilnya. pihaknya tengah menggodog aturan untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Mobil besar, tambahnya memberi contoh, maksimal membeli 30 liter. Sedangkan mobil jenis lain belum ditentukan maksimal pembelian BBM subsidi.

        Saat ini, Pertamina juga sudah menggandeng pihak Kepolisian untuk melakukan pendataan sehingga apabila ada penyelewengan akan ditindak secara tegas.  Bahkan, pengendalian BBM subsidi tersebut juga diterapkan untuk kendaraan pribadi sehingga penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalisir. Di SPBU-SPBU nanti ada kuotanya. Kalau pembelian lebih akan mati noselnya. Karena sudah ada elektronik. Jadi ada nomor-nomor pribadi tertentu di SPBU,  Selain itu, pihaknya akan menerapkan sistem pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan menggunakan teknologi informasi atau Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) di DKI Jakarta bulan April mendatang.

        DKI Jakarta merupakan kota yang memiliki konsumsi BBM subsidi paling besar sehingga pemerintah dan Pertamina tengah merencanakan untuk membatasi konsumsi BBM subsidi di DKI Jakarta. Targetnya kan ada sekira 5.000an SPBU yang ada. Hampir 80 persen kan di DKI. Sebelumnya, pemerintah harus bisa mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kuartal III-2013 untuk menghindari perlanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

        Pemerintah saat ini sedang melakukan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan tujuan agar kuota BBM tidak jebol dan anggaran subsidi tidak memberatkan negara. Pesimistis program pengendalian BBM bersubsidi berjalan dengan baik. Program pengendalian BBM dinilai banyak kekurangan dan pelanggaran. Oleh karena itu, akan memotong anggaran belanja Kementerian Keuangan, agar alokasi anggaran negara bisa diberikan untuk subsidi BBM yang sewaktu-waktu akan melebihi kuota.

        Jika anggaran belanja Kemenkeu tidak dipotong, hal itu akan memberatkan beban anggaran APBN pada kuartal tiga. Selain itu dirinya juga menilai kalau kuota BBM bersubsidi akan jebol pada kuartal tiga tahun ini. Karena kalau tidak dipotong bisa memberatkan di kuartal III tahun 2013. Dalam pengkajiannya pemerintah akan membuat skema kuota BBM yang baru dan sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk jangka panjangnya, Pemerintah juga akan memotong semua anggaran belanja semua kementerian yang akan dialokasikan untuk subsidi dan kuota BBM. Inisiatif yang ada dalam kajian itu baik (pemberian IT) kuota BBM yang memperbesar dan didukung oleh pemotongan belanja.

        Sebelumnya, Kementerian ESDM melakukan upaya penghematan konsumsi BBM subsidi dengan melakukan pembatasan penggunaan volume BBM subsidi. Pasalnya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sesuai laju pembelian mobil dan motor yang ada di 2013 diperkirakan jebol sampai 53 juta kiloliter (kl). Sedangkan kuota BBM bersubsidi untuk 2013 hanya mencapai 46,7 juta kl.

Penutup

KESIMPULAN

         Pemerintah harus bisa mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kuartal III-2013 untuk menghindari perlanggaran terhadap Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.
tanpa adanya pengendalian subsidi BBM bersubsidi di kuartal III tersebut, dapat menyebabkan defisit fiskal 2013 lebih besar dibandingkan setahun sebelumnya. Kuartal III ekonomi nanti akan lebih buruk, maka defisit akan lebih besar dan ini akan melanggar UU Keuangan Negara. Ini kalau tidak ada upaya mengendalikan konsumsi BBM. Walaupun perekonomian Indonesia sedang membaik, namun situasi ini masih diwarnai dengan tingginya tingkat konsumsi BBM bersubsidi yang dapat mengganggu fiskal. Transaksi berjalan yang buruk itu harus diwaspadai, harus disikapi dengan pengendalian, supaya rupiah kita tidak terdepresiasi.

        Saat ini, mereka berkomitmen di Kementerian Keuangan akan dilakukan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, jika defisit fiskal APBN lebih besar. "Kalau defisit fiskal besar, maka anggaran kementerian dan lembaga bakal dipotong. Inikan untuk meyakinkan kesehatan fiskal kita”.

DAFTAR PUSTAKA

Okezone.com

Google.com